Optimalisasi tata kelola penanggulangan bencana berbasis multi stakeholder untuk meningkatkan ketangguhan daerah di Kabupaten Maros
Kata Kunci:
Optimalisasi, Tata Kelola, Multi Stakeholder, Penanggulangan BencanaAbstrak
Kabupaten Maros merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologis, khususnya banjir. Pada Februari 2025, bencana banjir dilaporkan melanda sepuluh kecamatan dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Kabupaten Maros tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam seperti curah hujan tinggi dan karakteristik geografis wilayah, tetapi juga oleh aspek tata kelola penanggulangan bencana yang belum optimal.
Salah satu tantangan utama dalam penanggulangan bencana adalah lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan komunikasi risiko, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Informasi mengenai peringatan dini, tingkat ancaman, serta langkah-langkah kesiapsiagaan sering kali belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Akibatnya, kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana masih relatif rendah sehingga meningkatkan kerentanan terhadap dampak bencana.
Dalam konteks tersebut, pendekatan tata kelola penanggulangan bencana berbasis multi stakeholder menjadi sangat penting. Pemerintah daerah, BPBD, TNI/Polri, organisasi masyarakat, akademisi, media, dunia usaha, serta masyarakat perlu membangun kolaborasi yang kuat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi, memperkuat sistem komunikasi risiko, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun ketangguhan daerah.